-
Admin
- April 5, 2024
Pertumbuhan sektor konstruksi di Indonesia sangat pesat, salah satunya ditandai dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Pembangunan yang dilakukan secara masif akan membutuhkan banyak pekerja dan perusahaan yang terlibat dalam proyek pembangunan. Sehingga bisa dikatakan bahwa potensi bisnis konstruksi di Indonesia sangat menjanjikan.
Tingginya peluang yang ada semakin menyebabkan peningkatan dalam persaingan untuk mendapatkan proyek tender terjadi dengan cepat. Pemilik bisnis konstruksi wajib memiliki sertifikasi standar jasa konstruksi. Dengan sertifikasi ini sektor konstruksi dapat menunjukkan komitmen mereka dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas dimata konsumen.
Baca juga : Tujuan dan Fungsi Manajemen Proyek Konstruksi
Syarat SBU konstruksi
Berikut 5 syarat yang harus Anda penuhi untuk mendapatkan SBU Konstruksi sebagai sertifikat standar usaha jasa konstruksi.
- Permohonan SKK konstruksi akan disampaikan kepada LSP bidang terkait, dalam hal ini adalah bidang konstruksi melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pemohon akan menyampaikan data dan sejumlah dokumen terkait persyaratan SKK konstruksi dan jenis permohonan yang akan dipilih harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pemohon mempunyai kualifikasi jabatan operator minimal jenjang satu dan jabatan teknisi atau analis minimal jenjang empat.
- Pemohon harus menunjukkan bukti pemenuhan nilai kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- Untuk permohonan perubahan data akan dilayani oleh Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) melalui portal perizinan Kementerian.
- Melakukan verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh Lembaga Sertifikat Profesi yang terdiri dari:
- Kelengkapan data
- Kesesuaian dokumen
- Kesesuaian pendidikan dan pengalaman
- Kecukupan nilai kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan
- Melengkapi tahapan pembayaran biaya sertifikasi kompetensi kerja yang meliputi:
- Tahap pertama terdiri dari biaya administrasi
- Tahap kedua terdiri dari sisa biaya sertifikasi
- Pelaksanaan uji kompetensi kerja konstruksi
- Pelaksanaan uji kompetensi akan melalui lembaga sertifikasi profesi
- Uji kompetensi dapat dilakukan melalui tatap muka/video telekonferensi/hybrid/onsite
- Menjadwalkan uji kompetensi dan menunjuk asesor berpengalaman setelah pembayaran terverifikasi
- Melaksanakan uji kompetensi sesuai skema
- Menetapkan hasil uji kompetensi berdasarkan rekomendasi dari asesor terkait
- Penertiban sertifikat kompetensi kerja konstruksi
- BNSP akan menetapkan nomor SKK konstruksi dan nomor registrasi
- LPJK akan memberikan nomor pencatatan SKK konstruksi
- Nomor pencatatan SKK konstruksi akan disampaikan oleh LPJK kepada lembaga sertifikasi
- LSP akan menerbitkan sesuai dengan kualifikasi, klasifikasi, subklasifikasi TKK, dan jabatan kerja
- Data SKK konstruksi akan tercatat pada SIJK yang telah terintegrasi
- Nantinya SIJK yang telah terintegrasi akan mengirimkan data SKK konstruksi kedalam portal perizinan Kementerian
- Pemohon akan dapat SKK konstruksi dengan cara mengunduh dokumen dari portal perizinan Kementerian
Baca juga : 5 Proses Pembuatan SBU Konstruksi
PT. Konsultan Katiga Indonesia merupakan perusahaan konsultan terpercaya yang sudah membantu banyak perusahaan dalam mendapatkan SBU konstruksi maupun kelistrikan. Kami siap memberikan pelayanan terbaik yang akan dilakukan oleh para tenaga ahli berpengalaman sehingga konsultansi dapat dilakukan dengan efektif. Untuk informasi dan penawaran lainnya silahkan hubungi kami melalui kontak dibawah ini!