Regulasi dan Kebijakan Pemerintah terkait SBUJK

Sektor konstruksi harus bisa bersaing dengan menunjukkan keahlian dan pengalaman mereka dalam menjalankan kegiatan konstruksi. Oleh karena itu, sektor konstruksi harus mempunyai SBUJK atau sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. 

Apa itu SBUJK?

SBUJK adalah sertifikasi yang wajib dimiliki oleh sektor konstruksi dan telah diatur dalam regulasi dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Selain itu, SBUJK juga sebagai bukti bahwa sektor ini telah memenuhi sejumlah persyaratan dan telah diizinkan untuk melakukan kegiatan proyek konstruksi.

Manfaat SBUJK

SBUJK merupakan aspek penting dalam sektor konstruksi yang mempunyai sejumlah manfaat untuk meningkatkan bisnis konstruksi, seperti: 

• Meningkatkan kredibilitas usaha konstruksi di mata klien dan pemilik proyek karena dengan SBUJK dapat menunjukkan bahwa usaha ini telah memenuhi standar dan pedoman yang baik dalam bidang konstruksi.
• Kepemilikan SBUJK membuat perusahaan memiliki akses lebih besar ke proyek-proyek konstruksi baik di pemerintah atau lembaga swasta sehingga dapat meningkatkan peluang bisnis di pangsa pasar.
• SBUJK juga dapat memastikan bahwa usaha konstruksi telah memiliki kemampuan teknis dan pengalaman yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek konstruksi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan.

Baca juga : Pengaruh Kebijakan Lingkungan Terhadap Sistem Manajemen Perusahaan

Regulasi dan Kebijakan SBUJK

Berikut sejumlah regulasi dan kebijakan terkait SBUJK yang telah dibuat oleh Pemerintah: 

1. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
2. Pasal 30 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
3. PP No. 22 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
4. PP No. 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas PP No. 22 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
5. Pasal 100 PP No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko menjelaskan bahwa SBU Konstruksi harus dimiliki oleh BUJK yang menyelenggarakan layanan jasa konstruksi.
6. Permen PUPR No. 6 Tahun 2021 tentang standar kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PUPR.
7. Permen PUPR No. 8 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi.

Baca juga : 4 Tujuan Utama Manajemen Mutu

PT. Konsultan Katiga Indonesia merupakan perusahaan konsultan terpercaya yang sudah membantu banyak perusahaan dalam mendapatkan sertifikasi sistem manajemen. Kami siap memberikan pelayanan terbaik yang akan dilakukan oleh para tenaga ahli berpengalaman sehingga konsultansi dapat dilakukan dengan efektif. Untuk informasi dan penawaran menarik lainnya silahkan hubungi kami melalui kontak dibawah ini!